PADANG – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan (LHKP) Pimpinan Wilayah Sumatera Barat (PWM Sumbar) meminta perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se Sumbar menghadiri kegiatan Regional Meeting LHKP Muhammadiyah se Sumatera.
Pembukaan meeting bertema “Konsolidasi Organisasi untuk Memperkuat Peran Strategis LHKP pada Ranah Politik Kebangsaan dan Kebijakan Publik” yang digagas LHKP PP Muhammadiyah ini akan berlangsung besok, Jumat (23/6/2023) di Convention Hall UM Sumbar di Pasia Nan Tigo, Kota Padang.
“Semoga kegiatan berjalan lancar dan PDM hadir membersamai,” kata Ketua PWM Sumbar, Bakhtiar.
Diketahui, sejak awal berdiri tahun 1912 hingga kini, Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik kebangsaan. Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam setiap perjalanan republik ini. Bahkan, sejumlah tokoh Muhammadiyah sudah menjadi pahlawan nasional seperti Ahmad Dahlan, Siti Walidah, Fachruddin, Mas Mansur, Soedirman, Kasman Singodimedjo, Kahar Muzakkir, dan lain sebagainya.
Kemudian, khittah Muhammadiyah hasil Muktamar Ujung Pandang tahun 1971 telah menegaskan, bahwa Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun. Keputusan ini diperkuat dengan Khittah
Denpasar 2002, bahwa Muhammadiyah memosisikan dirinya sebagai kelompok kepentingan (interest group) atau bisa disebut juga sebagai kekuatan moral (moral force).
Selanjutnya, keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta 2022 untuk Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik mengamanatkan tentang perlunya mengoordinasikan proses rekruitmen kader Muhammadiyah ke lembaga-lembaga negara, salah satunya adalah parlemen (DPR RI/DPD/DPRD). Karena itu, dibutuhkan penyusunan strategi rekruitmen terhadap kader
untuk berdiaspora ke lembaga-lembaga negara.
Lalu, keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta 2022 untuk Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik mengamanatkan tentang perlunya mewujudkan database diaspora kader Muhammadiyah di berbagai organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan disertai pengembangan forum dan jaringan kader sebagai wahana dakwah Islam berkemajuan di bidang politik kebangsaan.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari konsolidasi membicarakan langkah-langkah strategis demi kemajuan Muhammadiyah,” kata Bakhtiar. (***)
