Padang – Persoalan agraria, Lingkungan Hidup, hingga ekonomi masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Tak jarang, permasalahan itu memicu konflik berbagai pihak.
Menyikapi fenomena itu, Muhammadiyah mencoba hadir sebagai penengah. Membantu menyelesaikan permasalahan dengan memberikan pendampingan dan bantuan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqqaddas saat jadi pembicara dalam diskusi Regional Meeting LHKP Sumatera, Jum’at, (23/6/2022) di Auditorium Syafi’i Ma’arif, UM Sumatera Barat di Padang.
Menurut Busyro, Muhammadiyah hadir memberikan solusi dengan membuka pusat-pusat pengaduan kemanusiaan, advokasi dan pelayanan publik.
“Muhammadiyah mengintensifkan gerakan advokasi berbasis kebijakan. Dan ikut mendorong kebijakan berbasis realitas dengan membuat policy paper untuk memperkuat dampak advokasi kebijakan publik,” ungkap Busyro.
Sementara itu, ketua bidang pemberdayaan masyarakat LHKP Muhammadiyah pusat, Wahyu Putra Pratama mengatakan, LHKP mencatat ada lebih kurang 212 konflik agraria di Indonesia.
“Luas areal berkonflik lebih kurang 1.035.613 hektare. Konflik itu berdampak terhadap 359 desa, sementara masyarakat terdampak mencapai lebih kurang 346.402 jiwa,” terang Wahyu Pratama.
“Muhammadiyah harus hadir memberikan pendampingan terhadap masyarakat. Sebab, masyarakat akan sulit dan cenderung tak berdaya untuk melawan korporasi,” tutupnya.(Endrio)
