Padang, Menaramu – Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LKHP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi di Sederhana Resto, Jumat (24/11/2023).
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua PWM Sumbar Bakhtiar, Sekretaris Apris, Wakil Ketua Ki Jal Tanjung, Zaitul Ikhlas, Murisal, Ketua LHKP Hansastri, dan Wakil Ketua Adil Mubarak.
Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai kebijakan politik Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang.
Ketua PWM Sumbar Bakhtiar mengatakan, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa.
Muhammadiyah juga memiliki komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.
“Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu memiliki kebijakan politik yang jelas dalam menghadapi Pemilu 2024,” kata Bakhtiar.
Bakhtiar menjelaskan, kebijakan politik Muhammadiyah akan berorientasi pada kepentingan umat dan bangsa.
Muhammadiyah juga akan mendukung calon pemimpin yang memiliki visi dan misi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.
Tindaklanjuti Rakornas LHKP
Sementara, Ketua LHKP, Hansastri mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Rakornas LHKP PP Muhammadiyah.
Dalam Rakornas tersebut, diputuskan bahwa Muhammadiyah akan membentuk tim kerja untuk membahas kebijakan politik Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Tim kerja tersebut akan segera dibentuk dan akan bekerja keras untuk merumuskan kebijakan politik Muhammadiyah yang tepat,” kata Hansastri.
Kemudian Hansastri mengatakan Rakor ini juga membahas sikap politik PWM Sumbar melalui LHKP dalam Pemilu 2024.
“Untuk hasilnya nanti akan kita teruskan ke-internal Muhammadiyah, dan ini akan kita koordinasikan lagi dengan LHKP PP Muhammadiyah, kita tunggu arahan selanjut,” ujar hansastri.
Hansastri berharap, kebijakan politik Muhammadiyah dapat menjadi referensi bagi Warga Muhammadiyah dalam menentukan pilihannya dalam Pemilu 2024.(Endrio)
