Painan – Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pesisir Selatan meminta kepala daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Terutama yang menyangkut persoalan keumatan.
“Jangan sampai kebijakan yang dilakukan mengundang keresahan atau berpotensi melahirkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ungkap Ketua PDM Pessel, H. Aprisal, Sabtu (23/9/2023) saat rapat pleno pimpinan.
Ia mencontohkan, seperti halnya pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Menurutnya, forum tersebut belum dibutuhkan keberadaannya di Pesisir Selatan.
Selain itu, Muhammadiyah Pesisir Selatan juga menyorot soal isu-isu sosial Keumatan lainnya yang ada di Pesisir Selatan. Termasuk pengajuan dua guru non muslim oleh Pemkab Pessel yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.
“Intinya, kita mengharapkan Pemkab Pessel lebih arif dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai mengundang kegaduhan di tengah masyarakat. Sepanjang program baik, Muhammadiyah akan sangat mendukung,” ungkapnya.
Dapat rapat pleno yang dipimpin wakil ketua bidang Pustaka dan Informatika, Elpinas tersebut, Muhammadiyah Pessel juga membicarakan soal agenda pengajian gabungan Aisyiyah.
Rencananya, pengajian gabungan tersebut akan dilangsungkan pada 22 Oktober 2023 mendatang di Masjid Raya Painan.
Selain H. Aprizal dan Elpinas, turut hadir dalam rapat pleno tersebut Ali Amran, Ermawan Saputra, Buya Hadis. Kemudian juga ketua Pimpinan Daerah Aisyiah Muhammadiyah, Dra. Hj. Nasrida.(Alp)
